Top Picks
Rapat Virtual Disdik Kutim-Kepsek se-Kaubun Bahas Realisasi dan Evaluasi Program Berjalan Sekda Irawansyah Hadiri Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1441 H DPRD Kutim Usulkan Opsi Uang Pembinaan Agusriansyah Ingin KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Segera Terwujud Jelang Debat Kandidat, Kapolres Kutim : Masyarakat Jangan ke Sana, Cukup Melihat Secara Virtual Saja Pejabat Kaltim Dilarang "Open House" Saat Lebaran

Masdari Kidang Soroti Kinerja TK2D di DPRD Kutim

fokuskaltim.co - Mencari rezeki harus sepenuh hati, jangan sampai menyia-nyiakan pekerjaan. Seperti yang disoroti oleh Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Masdari Kidang, yakni tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang bertugas di Sekretariat DPRD Kutim sudah banyak yang tak aktif.

Kidang menegaskan, agar TK2D di Sekretariat DPRD Kutim yang tidak aktif tersebut supaya dirasionalisasi atau digantikan dengan pagawai baru. Sebab, TK2D tersebut sudah jarang masuk kerja dan tak aktif dalam bertugas.

Dia menginginkan TK2D bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk mendukung kinerja DPRD.

“Sudah banyak yang tak aktif lagi. Saat ini, TK2D yang masuk kerja hanya tinggal puluhan orang. Diusulkan rasionalisasi ini karena setelah saya evaluasi dari total jumlah keseluruhan TK2D di DPRD ini yang proaktif hanya ada 30 orang saja,” ujarnya, Rabu (5/2/20).

Usulan ini sebelumnya juga disampaikannya dalam rapat Badan Musyawarah (BAMUS) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar Bulang dan Arfan SE di Ruang Hearing DPRD Kutim, pada Senin (3/2/20).

Kidang mengatakan, jumlah tersebut tentu saja tidak cukup maksimal dalam membantu atau mendukung kinerja DPRD.

Karena itu, dia berharap agar TK2D yang tidak pernah masuk kantor agar diganti dengan tenaga kerja baru yang benar-benar mau bekerja.

Politisi Partai Berkarya ini merinci total keseluruhan TK2D di DPRD Kutim terdapat sebanyak 150 orang.

“Jadi ada 120 TK2D yang tidak aktif, ini kalau bisa diganti dengan yang baru, atau tidak diperpanjang kontraknya lagi,” tutur Kidang.

Dijelaskannya, disiplin kerja berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi. Bagi tenaga honorer yang melanggar wajib diberikan hukuman.

“Karena jika tidak dikurangi, gaji mereka jalan terus. Alangkah baiknya di putus saja kontraknya dan rekrut yang serius ingin bekerja saja,” punkasnya. (adv/imr/ash)

Baca Juga