Top Picks
Telen Fokus Kembangkan Agribisnis dan Pariwisata Kutim Dorong Investasi: Beri Kemudahan Investor dan Bebaskan Retribusi KIPI Maloy Kebakaran di Senga Gewe, 1 Unit Rumah dan 2 Motor Jadi Arang Pemkab Kutim Optimalkan BUMDes, Sudah Berdiri 87 Unit Usaha Fokus Pendidikan, Ismu-Kb Siapkan Generasi Emas Penerus Pembangunan Kutim Rapat Virtual dengan Sekolah se-Sangulirang, Kadisdik Kutim Minta Guru Tetap Semangat

Jabat Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu Akan Tata Perusahaan Daerah

 
Fokuskaltim.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu pada periode keduanya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. Komisi yang membidangi Keuangan dan Perekonomian, termasuk didalamnya berkaitan dengan perusahaan Daerah (Perusda). 
 
Sebelumnnya wakil rakyat dapil Kutai Kartanegara ini pada periode 2014-2019 masuk di Komisi III bidang pembangunan.
Mendapat mandat pimpinan di Komisi II, Bahar mengaku sudah mempunyai rencana kerja yang akan dilakukannya. Salahsatunya, akan menata perusda termasuk mengevaluasi kinerjanya.
Alasannya sederhana. Politikus PAN ini menganggap, perusda masih belum efektif menjalankan tugasnya. Indikatornya, masih minimnya kontribusi yang didapat terhadap kas daerah. “Kita bisa lihat masalah perusda ini masih belum maksimal,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini.
 
Untuk itu, langkah awal Komisi II dalam waktu dekat bakal mengagendakan mengundang seluruh Perusda Kaltim termasuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh persoalan yang dialami sejumlah perusda.
 
“Kita akan mengundang mitra kerja, khsusnya OPD yang berkaitan langsung dengan komisi II. Untuk berdiskusi dan sharing terkait beberap hal yang dianggap perlu untuk dilakukan evaluasi. Dari hasil diskusi itu nantinya akan muncul program-program yang akan dilakukan komisi II,” uca0 Bahar.
 
Bahar menilai, perusda selalu menjadi sorotan dalam saban tahun terakhir ini.  Sebab, banyak perusda yang belum menunjukan hasil yang maksimal. Khususnya terkait pencapaian target yang telah ditetapkan. Bahkan ada perusda yang kontribusinya tak sesuai dengan penyertaan modal yang telah dilakukan pemerintah.
 
“Yang memang tidak bisa memberikan keuntungan, ya tidak usah dipertahankan. Intinya, harus ada evaluasi terhadap perusda,” ujarnya.
 
Selama ini, kata dia, selalu saja hasil dari perusda belum diketahui pasti, baik oleh DPRD maupun masyarakat. Untuk itu ia akan meminta data terkait kontribusi kepada daerah dan penyertaan modal bagi seluruh perusda Kaltim.
 
“Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab ke publik. Seperti berapa sebenarnya APBD yang digunakan untuk perusda, dan itu dipakai untuk apa? Kontribusinya ke daerah itu berapa? Itu semua yang mau kami ketahui,” tegas Bahar.
 
Dengan evaluasi tersebut, Bahar berharap dapat meningkatkan kinerja perusda untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya perusda tersebut. (adv-tm)
 
Editor: Syarifuddin 

Baca Juga