Top Picks
Kidang Menduga Buaya Bengalon Berkeliaran Akibat Aktivitas Perusahaan Diduga Limbah Tambang Rusak Sawah, Warga Adukan ke DLH dan DPRD Kutim Salat Idul Adha bagi Warga Kutim Boleh Berjamaah di Masjid, Tapi dengan Syarat Chris Djoka, Aktivis Lingkungan Dibalik Popularitas Lom Plai Perusahaan di Kutim Buka Loker Wajib Bahasa Mandarin, Arfan Geram Unggul Dalam Hitung Cepat Pilkada Kutim, AS-KB Ucapkan Terima Kasih

Gebrak Kutim Minta Kejaksaan dan Kepolisian Lebih Aktif Dalam Pemberantasan Korupsi

Fokuskaltim.co - Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian lebih berperan aktif dalam upaya pencegahan, penindakan serta pemberantasan korupsi di Kutim.

"Ya kami meminta kepolisian,kejaksaan mungkin lebih aktif. Dalam hal pencegahan mungkin lebih jauh pemberantasan korupsi di Kutai Timur," ucap Ketua Gebrak Kutim Alim Bahri saat ditemui usai rapat hering di DPRD Kutim, Rabu 15 Juli 2020.

Alim juga mendesak DPRD Kutim untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam setiap penganggaran penggunaan APBD. Demi tercapainya  pemerataan pembangunan di Kutim.

"Selama ini ada pembangunan yang dilakukan tidak secara  sistematis, dimana seperti pembangunan gang, got itu tidak pernah sinkron. Nah ada masukan dari kita dengan adanya kasus OTT (operasi tangkap tangan) ini, ada perbaikan yang dilakukan," terang Alim.

Dengan adanya kasus OTT Bupati Kutim Ismunandar beserta Ketua DPRD dan beberapa pejabat tinggi di Pemkab Kutim organisasi anti rasuah Gebrak menginisiasi rapat dengar pendapat bersama DPRD Kutim.

Sejumlah tuntutan perbaikan sistem pemerintahan diajukan Gebrak, salah satunya mengharapkan ada sikap bersama untuk melawan bahaya laten korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Kutim.

Hadir dalam kegiatan hering sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim serta lembaga vertikal seperti Kejaksaan Negeri Kutim dan Polres Kutim.

Baca Juga