Top Picks
Norbaiti Isran Turut Prihatin Bencana Banjir di Kutim BOS Afirmasi dan Kinerja, Disdik Kutim Tegaskan Pendampingan sampai Tuntas David: Sosialisasi Pencegahan Akan Terus Kita Lakukan Bupati Mengharapkan Agar Usulan Skala Prioritas Lebih Diutamakan Grindra Dukung Perggeseran APBD Kutim untuk Penanganan Covid-19 Disdik Kutim Optimis Terapkan Sistem E-Rapor

Sosper ke-4 Di Sekerat, Keluhan Warga Masih Seputar Sengketa Lahan

fokuskaltim.co - Anggota DPRD Kaltim Dapil VI M Nasiruddin menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di hadapan masyarakat Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ahad (23/5/2021).

Legislator muda dari Fraksi PAN tersebut kembali mengangkat persoalan konflik sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan. Sebab, Nasir melihat Desa Sekerat masuk dalam kategori daerah industri.

“Ada perusahaan semen dan metanol yang sudah berinvestasi triliunan rupiah, otomatis pasti bersinggungan dengan masyarakat,” ungkap Nasir.

Menurutnya, solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat payung hukum terkait masalah itu. Paling tidak pemerintah desa (Pemdes) sudah membuat aturah-aturan yang harus membahas persoalan antara masyarakat dengan pihak-pihak perusahaan.

“Misalkan peraturan desa. Tetapi harus dikaitkan dengan aturan di atasnya sehingga masih ada korelasinya. Konflik-konflik ini bisa diselesaikan tidak dengan cara-cara yang tidak beradab, artinya bisa dikomunikasikan dengan masyarakat. Tentunya difasilitasi dengan pemerintah,” urainya.

Sementara itu Ahmad Zulkifli selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Sekerat mengungkapkan jika desanya adalah desa yang berpapasan langsung dengan kawasan industri. Dari RPJMD Kabupaten Kutim tahun 2022-2027, sumber daya alam (SDA) di desa ini menjadi perhatian sampai kepada pemerintah pusat.

Zulkifli berharap ketika banyak masyarakat berdatangan ke Desa Sekerat, pelaksanaan bantuan hukum dapat mengantisipasi pergeseran kesejahteraan hidup masyarakat terutama terkait masalah kriminalitas.

“Bagaimana bantuan hukum ini bisa diseimbangkan, payung hukum apa yang bisa diselaraskan. Semua harus berlandaskan hukum,” sebut Zulkifli.

Narasumber kegiatan Nur Arifuddin selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) juga ikut menambahkan tentang perlunya pendampingan hukum untuk masyarakat.

Terlebih tidak sedikit konflik yang terjadi di kawasan industri. Sehingga menurutnya jalan tengah untuk mengatasi masalah itu ialah tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, hal itu merupakan program kepatutan dan kewajaran dari perusahaan untuk mengalokasian dana ke masyarakat.

“Itu bukan sumbangan dari perusahaan. Perusahaan tidak boleh menghitung dia untung atau rugi. Perusahaan harus membuat program sebagai biaya perusahaan kepada masyarakat,” tegas Arif. (fer)

Baca Juga